PROFIL

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK

DI KECAMATAN BATANG KAPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang :

a.   ahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 201
0 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebuah Pemerintahan Nagari yang memenuhi ketentuan dan syarat dapat dilakukan pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

b.      Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, serta setelah mempelajari secara seksama usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek sesuai aturan yang berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.      Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

8.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

9.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10.  Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN      

NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.      Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3.      Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.      Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

5.      Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).

6.      Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.

7.      Kampung adalah wilayah administrasi Pemerintahan Nagari yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari.

8.      Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru di luar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada.

9.      Pemekaran Pemerintahan Nagari adalah tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari awal menjadi 2(dua) atau lebih Pemerintahan Nagari baru.

10.  Pembentukan Kampung adalah tindakan memekarkan Kampung yang sudah ada menjadi 2 (dua) atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)    Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek dalam wilayah Kecamatan Batang Kapas.

(2)   Wilayah Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek.

(3)   Pusat Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Tuik.

Pasal 3

(1)    Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

(2)   Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek tidak merubah status Nagari IV Koto Mudiek sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari IV Koto Mudiek (KAN IV Koto Mudiek), atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.

(3)   KAN IV Koto Mudiek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengayomi pelestarian adat dan penyelesaian perselisihan sako dan pusako di wilayah Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek, Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Tuik IV Koto Mudiek dan Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek.

(4)   Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, pembinaan dan hubungan kerja Kerapatan Adat Nagari IV Koto Mudiek mengacu kepada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

BAB III

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBAGIAN KAMPUNG

Pasal 4

(1)    Batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek adalah : a. Sebelah Utara berbatas dengan Pemerintahan Nagari Teratak Tempatih. b. Sebelah Selatan berbatas dengan Pemerintahan Nagari Taluk. c. Sebelah Barat berbatas dengan Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo. d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Solok.

(2)   Peta batas administrasi wilayah Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan sketsa peta batas kira-kira Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek dengan Pemerintahan Nagari atau Kecamatan yang bersebelahan dengannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3)   Penentuan dan penegasan tapal batas di lapangan guna pembuatan peta batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari selanjutnya, akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari yang berbatasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(4)   Apabila kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penentuan tapal batas ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

(5)   Peta batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)   Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek terdiri dari 3 ( tiga ) Kampung, yaitu: a. Kampung Koto Gunung. b. Kampung Tuik. c. Kampung Baru.

(2)   Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, jumlah Kampung yang ada sekarang dapat dimekarkan, digabung dan dihapus.

(3)   Tata cara pembentukan atau pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung mengacu kepada peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek, Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Tuik IV Koto Mudiek, dan Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, maka luas wilayah Pemerintahan IV Koto Mudiek yang ada saat ini menjadi berkurang sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sehingga selanjutnya Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek hanya terdiri dari 3 ( tiga ) Kampung, yaitu:

a.        Kampung Balai Lamo;

b.       Kampung Lubuk Nyiur;

c.       Kampung Kepala Bandar.

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas administrasi wilayah Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

   Ditetapkan di Painan

                                                                                             pada tanggal 30 Juni 2011

                                                                                        BUPATI PESISIR SELATAN,

                 dto

      NASRUL ABIT

                        Diundangkan di Painan

                       pada tanggal 30 Juni 2011

         SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

                           PESISIR SELATAN,

                                             dto

          H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA

PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19590727 198103 1010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 57

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK

DI KECAMATAN BATAS KAPAS

I.     UMUM

            Regulasi aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat dan daerah serta pemerintahan terendah, merupakan upaya untuk menata bentuk dan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif guna percepatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Seiring dengan itu dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menunjukkan bahwa percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya aspirasi masyarakat yang menghendaki dilakukannya pemekaran terhadap Pemerintahan Nagari yang sudah ada menjadi beberapa Pemerintahan Nagari baru.

Lahirnya Pemerintahan Nagari Tuik Koto Gunung Kampung Baru IV Koto Mudiek merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan dimekarkannya Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek (Pemerintahan Nagari awal) menjadi 4 ( empat ) Pemerintahan Nagari yaitu :

a.       Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek;

b.      Pemerintahan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

c.       Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek;

d.      Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek.

       Atas dasar itulah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merespon aspirasi dan keinginan masyarakat Nagari IV Koto Mudiek dengan melakukan kajian teknis, administratif dan melalui tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

       Suatu penekanan penting yang perlu dipahami bahwa tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari yang sudah ada sebagai wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak diikuti dengan melakukan pemekaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai wilayah kesatuan hukum adat. Pemekaran pemerintahan nagari pada prinsipnya hanya melakukan pembagian wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mempersingkat rentang kendali pelayanan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka pembuatan peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari hasil pemekaran penentuan/penetapan batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan mempedomani batas-batas yang sudah ada atau batas-batas baru yang disepakati secara musyawarah dari Pemerintahan Nagari yang berbatasan.

Apabila kesepakatan dengan musyawarah dimaksud tidak tercapai, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan jumlah dan pembagian Kampung pada Peraturan Daerah ini mempedomani usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Tuik IV Koto Mudiek.

Ayat (2)

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kampung selanjutnya dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun Kampung terbentuk.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 57